Shawn

Selasa, 09 Juni 2015

Disebut Calon Panglima TNI, Kapan KSAD Ikut Uji Kelayakan DPR?

Presiden Jokowi dikabarkan telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Moeldoko. Hal ini diisyaratkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurut dia, terkait hal tersebut, DPR akan segera melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gatot.

"Sangat mungkin (pekan depan). Kita bawa ke rapim (rapat pimpinan). Dari rapim ke Bamus (Badan Musyawarah DPR), lalu diputuskan bagaimana surat itu. Biasanya ke Komisi I yang terkait uji fit and proper," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Selasa (9/6/2015).

Dengan ditunjuknya KSAD Gatot, maka tradisi posisi Panglima TNI bergilir antara angkatan udara, laut, dan darat yang terus dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan dipatahkan. Fahri pun meminta penjelasan Presiden agar tidak ada guncangan seperti saat Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk sebagai calon Kapolri beberapa waktu lalu.

"Tolong Presiden juga memberikan kepastian. Jangan ada goncangan di tengah jalan. Seperti saat kami fit and proper Budi Gunawan. Sikap netral di TNI itu harus nampak," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurut dia, dengan penjelasan tersebut, maka semangat profesional TNI tetap terjaga.

"Penjelasan Presiden (Jokowi) ini kita perlukan. Presiden tidak hanya menjelaskan alasan, tetapi juga menjelaskan prosedur. Mungkin Presiden punya maksud lain. Jadi ini penting karena Presiden perlu menjaga suasana di tubuh TNI," pungkas Fahri Hamzah.

Senin, 08 Juni 2015

7 Fraksi DPRD DKI Dukung Hak Menyatakan Pendapat untuk Ahok

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan lembaganya telah menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). Rapat tersebut memutuskan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta mendukung melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tindak lanjut hasil paripurna Hak Angket beberapa waktu lalu.

"2 Yang menolak HMP, ada 7 yang mendukung. Itu silakan saja, enggak ada masalah. Saya sebagai Ketua DPRD ya ini kan harus demokratis, ya monggo gitu," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).

2 Fraksi yang menolak HMP adalah Partai Hanura dan PDI Perjuangan. Meski 7 fraksi mendukung HMP, menurut Prasetio tidak semuanya bulat. Ia menjelaskan, Partai Nasdem, PKB dan Partai Demokrat masih mengambang memberikan dukungan.

Sedangkan 4 fraksi yang sudah bulat mendukung adalah Partai Gerindra, PPP, Golkar dan PKS.

"Ya hasil dari Rapimgab, Nasdem dan PKB menolak, tetapi dengan catatan. Terus Demokrat menunggu, tapi ya silakan saja teman-teman fraksi lain punya kehendak masing-masing," sambung Prasetio.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menegaskan, pihaknya tetap menggulirkan HMP kepada Ahok. Namun, hak legislatif atas kebijakan pemerintah itu bukan berarti menghendaki pelengseran atau pemakzulan terhadap orang nomor 1 di Ibukota tersebut.

"Ini kesannya seolah-olah HMP berujung pemakzulan (Ahok), padahal tidak juga. HMP bisa jadi (hanya) teguran (kepada Ahok). Masa orang melanggar tidak ditegur," ujar Taufik di Jakarta, Minggu 3 Mei 2015.

Taufik beralasan, HMP tetap perlu dilaksanakan lantaran berdasarkan Hak Angket diketahui bahwa Gubernur Ahok telah melakukan pelanggaran.

"Berdasarkan dari yang kita ketahui, ada pelanggaran dari Gubernur. Ahok ingin menyusun APBD tanpa aturan, maunya (Ahok) sendiri," ucap dia

Kamis, 04 Juni 2015

Mensesneg: Jokowi tak cuti saat pernikahan anaknya

Presiden Joko Widodo bakal menikahkan anak pertamanya Gibran Rakabuming pada pekan depan, tepatnya tanggal 11 Juni nanti. Dari tanggal 9 Juni, Jokowi sudah berada di Solo dalam rangkaian acara pernikahan tersebut.

"Pak presiden itu tanggal 9 sore ke Solo. Karena malamnya ada acara tembungan. Terus tanggal 10 itu di Solo karena ada acara midodareni. Tanggal 11 itu full resepsi dari pagi nikahan, siang resepsi, lalu resepsi malam," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana, Jakarta, Kamis (4/6).

Selama pernikahan anaknya tersebut, Jokowi tidak mengambil cuti sebagai presiden. Pratikno menegaskan, Presiden Jokowi tetap menjalankan tugas kenegaraan dari kota Solo.

Lebih lanjut, Pratikno menambahkan, tidak ada alasan yang pasti bahwa Jokowi harus mengambil cuti untuk acara keluarga itu. Pengambilan cuti hanya dilakukan ketika masa kampanye pilpres.

"Yang ada adalah, presiden cuti saat kampanye pilpres. Kedua, Ketika presiden ke luar negeri, presiden berikan surat penugasan ke wapres. Ini kan bukan dua-duanya," jelas Pratikno.

"Kalau kita lacak dokumen Pak SBY juga tidak ada hal seperti itu. Prinsipnya bahwa presiden walaupun ada di Solo, ada acara mantu dan seterusnya tidak halangi untuk peroleh informasi krusial dan ambil keputusan untuk hal-hal krusial," tutupnya.

Senin, 18 Mei 2015

Rencana Orang Asing Boleh Miliki Properti Bisa Bikin Harga Rumah Melonjak

Rencana Orang Asing Boleh Miliki Properti Bisa Bikin Harga Rumah Melonjak - Pemerintah membuka peluang untuk orang asing bisa memiliki properti khususnya apartemen di Indonesia asalkan kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun kebijakan ini berpotensi mendorong lonjakan harga hunian segmen bawah meski ada proteksi dari pemerintah.

Direktur Eksekutif Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan langkah ini bila tidak diimbangi dengan perlindungan aturan yang jelas justru berbahaya bagi Indonesia.

"Indonesia juga perlu berhati-hati terhadap pembukaan keran kepemilikkan asing. Karena negara-negara yang melakukan langkah seperti itu seperti China, Malaysia, Singapura, dia akan membuat propertinya bubble. Sudah pasti," katanya ditemui di Kemang Village, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Bubble adalah kondisi yang menggambarkan bahwa harga properti sudah sangat tinggi dan tak mungkin naik lagi harganya. Dampak terlampau tinggi, daya beli masyarakat pun tidak akan sanggup menjangkau harga tersebut sehingga yang akan terjadi dengan sendirinya harga properti tersebut akan anjlok ke titik terendah.

Hal ini bisa terjadi karena banyak masyarakat pemilik properti atau bahkan pengembang properti berekspektasi mampu menjual produk properti miliknya dengan harga tinggi.

Ia mengatakan, justru stabilnya harga properti di tanah air, karena pemerintah selama ini melakukan proteksi atau perlindungan terhadap pembeli properti di tanah air.

"Kenapa harga properti Indonesia tidak bubble walaupun harga naik fantastis, karena belum dibuka kepemilikan asing. Karena bila asing boleh membeli, harga akan naik lebih gila-gilaan dari yang sekarang. Dan kenaikan tersebut semu. Bubble naik semua, harga setinggi langit. Itu yang bahaya," katanya.

Minggu, 10 Mei 2015

Saat Artis Seksi ini 'Gerah' dengan Prostitusi Online, Bagaimana Solusinya?

sekaligus ibu dari seorang anak, Fifie Buntaran merasa 'gerah' dengan maraknya prostitusi online yang terungkap akhir-akhir ini. Fifie tentu tak sendiri, banyak ibu-ibu yang juga merasa tak tenang. Apalagi saat ini banyak anak-anak yang terbiasa mengakses telepon pintar.

Lalu bagaimana solusinya?

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memastikan nantinya semua pelaku prostitusi baik online maupun melalui lokalisasi bisa dipidana. Kepastian itu menyusul akan direvisinya sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam masa sidang IV DPR yang bakal dimulai pekan depan.

"Apakah melalui online atau dengan buka tempat lokalisasi bakal bisa dijerat oleh KUHP Baru," kata Arsul saat berbincang dengan detikcom, Senin (11/5/2015).

Dalam revisi KUHP nantinya tak secara khusus mengatur soal prostitusi online, melainkan soal perluasan konsep zina dan kumpul kebo. (baca juga:Tak Hanya Prostitusi, Pelaku Kumpul Kebo Juga Akan Bisa Dipidana).

Khusus untuk prostitusi online tidak diatur dalam KUHP karena sudah ada dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan soal prostitusi online diatur di pasal 27 ayat 1, dan pasal 52 ayat 1.

Cukupkah dua pasal dalam UU ITE tersebut membuat jera pelaku prostitusi online?

Sabtu, 09 Mei 2015

Sertifikat Kayu Halal Dibatalkan: Mau Dibawa Kemana Industri Kehutanan Kita

Beberapa hari ini pemberitaan SVLK sebagai sertifikat kayu halal akan dihapuskan oleh Bapak Presiden atas permintaan salah satu Asosiasi.

Para penggiat lingkungan dan kehutanan menentang hal tersebut karena dipandang akan mencederai sistem yang dibangun bersama dan tidak mendukung perbaikan tata kelola kehutanan.

Oleh sebab itu perlu kita dudukan permasalahan ini dengan melihat seluruh aspek secara komprehensif. Tulisan ini sedikit menjelaskan tentang apa itu SVLK dan posisinya untuk menjadi bahan pertimbangan mau dibawa industri kehutanan saat ini.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan suatu sistem yang dibangun oleh multistakeholders (Pemerintah, LSM, Asosiasi dan lain-lain) untuk menverifikasi aspek legalitas atau kepatuhan terhadap hukum dari pelaku usaha.

SVLK ini berlaku bagi IUPHHK Hutan Alam (d/h HPH), IUPHHK Hutan Tanaman Industri (d/h HTI), Industri kehutanan (Primer, IUI Lanjutan, TDI ,Industri Kecil Menengah dan Pengrajin) dan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non Produsen.

Standar yang terdapat didalam SVLK berisi tentang kewajiban-kewajiban berdasarkan peraturan dan keterlacakan produk hingga bahan baku, jadi tidak ada sesuatu yang diluar peraturan.

Salah satu tujuan dari dibangunnya SVLK adalah menertibkan pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan seperti industri yang tidak memiliki izin industri atau tidak sesuai produk dengan izin.

Minggu, 19 April 2015

PAN Makin Mesra dengan Jokowi

Ketum PAN Zulkifli Hasan datang ke Istana Negara untuk mengundang Presiden Jokowi menghadiri Rakernas PAN. Padahal, saat partai berlambang matahari putih ini masih dipimpin Hatta Rajasa, Jokowi-JK bahkan tak diundang ke Kongres PAN, acara yang tingkatannya lebih tinggi dibanding Rakernas.

Perubahan sikap PAN ini tentu menarik perhatian. Apalagi kini sedang berhembus kencang isu reshuffle menteri Kabinet Kerja. Kedatangan Zulkifli ini juga bukan yang pertama mewakili PAN menghadap Presiden Jokowi. Awal April lalu, Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir telah menemui Jokowi.

Sutrisno Bachir bertemu cukup lama dengan Presiden Joko Widodo 8 April lalu. Usai pertemuan, Sutrisno menegaskan komitmen PAN mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.

"Deal kepada rakyat, kita sejalan dengan Jokowi-JK, kita prioritas pertumbuhan ekonomi 7 persen, pemerataan, kemudian program kerakyatan harus dijalankan," kata Sutrisno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Namun Sutrisno menampik ada pembicaraan PAN masuk barisan parpol pendukung pemerintahan dengan iming-iming jabatan tertentu termasuk menteri.

Sehari setelah Sutrisno menghadap Jokowi, Zulkifli Hasan terbang ke Bali menghadiri Kongres IV PDIP. Zulkifli menjadi satu-satunya elite Koalisi Merah Putih (KMP) yang menghadiri kongres partai berlambang banteng moncong putih itu. Kehadiran Zulkifli yang memang diundang oleh PDIP menarik perhatian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati pun menggoda Zulkifli.

"Ini saya mau menyebutnya masih agak gamang. Dalam undangan, beliau adalah Ketua MPR, tapi beliau juga Ketua Umum PAN, yaitu Bapak zulkifli Hasan," kata Megawati di acara pembukaan Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4) lalu

Info Lainnya :

http://sophiafayisme.blogspot.com/2015/04/baru-2-hari-dirilis-trailer-batman-v.html
http://sorrowzlife.blogspot.com/2015/04/karyawan-diler-hancurkan-mclaren-650s.html